• Jalan Pawiyatan Luhur I No.1, Semarang 50233 |
  • (024) 8317281 |
  • lldikti6@ristekdikti.go.id |

Politik dan Teori Kemungkinan

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden di Amerika Serikat (AS) sangatlah mengejutkan dunia.  Berbagai tanggapan baik yang positif  atau pun negatif bermunculan.  Trump effect pun dengan sangat variatif, tergantung di Negara atau kawasan mana Trump effect itu muncul. Kemenangan Trump yang tak terduga karena nmenjungkirbalikkan hasil polling di AS yang biasanya tidak pernah meleset, sepatutnya menjadi ajang introspeksi baik bagi para pengamat, analis, termasuk  para calon beserta partai pengusung serta tim suksesnya pada perhelatan Pilkada serentak  di Indonesia, yang akan dilaksanakan di  tahun 2017 yang akan datang.

Pertanyaannya, masihkah model kampanye dengan mengandalkan hasil polling menjadi salah satu alat kampanye yang selama ini dianggap cukup efektif, tetap akan digencarkan ? Tidakkah para calon beserta tim suksesnya menjadi lebih sadar, bahwa pada hakekatnya, Ilmu Statistik serta Metodologi Penelitian Kuantitatif yang biasanya digunakan dalam polling tersebut adalah Ilmu Kemungkinan (Probability Science) ?

Kejujuran, kemenarikan dan etika

            Dalam berkampanye, apa pun yang mampu menarik perhatian para calon pemilih biasanya dilakukan. Namun, bila kita mengacu pada prinsip komunikasi, maka selain menarik perhatian,  kejujuran pesan yang disampaikan mutlak dilakukan.  Pemanfaatan hasil polling yang sering dan bahkan hingga saat ini dimanfaatkan sebagai bahan kampanye tidaklah salah. Namun, yang harus difahami, baik oleh calon beserta tim kampanyenya dan para calon pemilih adalah bahwa hasil polling yang menggunakan Ilmu Statistik itu selalu disertai dengan kemungkinan terjadinya kesalahan( standard of eror).

            Klaim bahwa pasangan calon tertentu yang merasa akan menang karena unggul dalam polling, sangat tidak layak serta terkesan manipulatif, karena polling berdasarkan persepsi yang setiap saat bisa berubah karena adanya faktor tertentu. Bila hal tersebut tetap dilakukan, justru bisa melahirkan penyesatan informasi.

            Pengalaman di berbagai pemilukada di masa lalu menunjukkan hal itu, ingat kekalahan pasangan Agum Gumelar di Pilkada jabar dengan polling lebih dari 70 persen oleh pasangan Ahmad Heriyawan-Dede Yusuf yang pollingnya hanya sekitar 8 persen. Ingat pula kemenangan Bibit Waluyo yang dari sisi polling saat itu kalah dengan Bambang Sadono. Bahkan yang paling aktual polling yang ada di AS yang biasanya cukup akurat pun juga bisa salah.

            Di DKI saat ini pun misalnya, polling ke tiga pasangan masih fluktuatif dan dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Polling hanyalah indikator yang setiap saat masih bisa berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi, juga karena ilmu statistik itu adalah ilmu kemungkinan.

            Hal lain yang saat ini kita saksikan adalah pelanggaran etika komunikasi dalam berkampanye, meski sering kampanye hitam baik melalui media sosial, spanduk, serta media lainnya seolah dilakukan oleh mereka yang di luar tim sukses, namun para calon pemilih yang makin cerdas, tetap akan menilai bahwa hal itu dilakukan oleh lawan politik atau para pesaingnya. Kecerdasan pemilih itu telah dibuktikan dengan terpilihnya Jokowi-JK, meski saat itu Jokowi dibombardir dengan kampanye hitam yang massif.

            Uncertainty Theory, setidaknya membuktikan bahwa ketidak jelasan pesan, termasuk kampanye hitam yang tidak jelas dan tidak berdasar itu menguntungkan orang yang dibombardir kampanye hitam tersebut. Selain itu, bila yang dibombardir kampanye hitam itu petahana,  maka dari sisi ilmu komunikasi justru akan direinforce (diproteksi secara selektif) oleh hasil kerja (kinerja) , yang secara teori “ berkata lebih nyaring dibanding wacana (janji-janji)”.

            Di sisi lain, kelemahan petahana bila diserang oleh kampanye negatif ( beda dengan kampanye hitam) dengan cara mengkritik kelemahan-kelemahan program serta kebijakan yang telah dilakukan sang petahana, mungkin juga akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Bila ingin kampanye sehat dan mendidik masyarakat, sebenarnya maksimal kampanye negatif  itulah yang beleh dilakukan.

Cerdas memilih

            Yang perlu disadari oleh para calon pemilih adalah bahwa memilih kepala daerah itu tidak cukup hanya dari citranya saja.  Bagi petahana, citra itu bisa dengan mudah dikaitkan dengan reputasinya berdasarkan kinerjanya. Bila di suatu wilayah semua calon itu baru, masalahnya adalah memaparkan program, sembari mencermati track record (rekam jejak) nya.

            Saat ini, sebenarnya sangatlah rawan bila para calon beserta partai pendukung dan tim suksesnya hanya mengandalkan pencitraan semu. Para calon pemilih yang saat ini telah dicerdaskan , termasuk oleh media massa, akan mampu memilih secara cerdas.

            Para calon pemilih akan lebih sulit, terlebih di kota-kota besar untuk dibujuk dengan menggunakan pencitraan semu, termasuk menggunakan hasil polling yang dilakukan dengan dasar ilmu statistik  yang masih harus memperhitungkan standar of eror, dinamika masyarakat, bahkan persepsi terhadap pasangan calon yang masih sangat mudah berubah.

            Yang perlu dilakukan oleh para calon beserta partai pendukung dan  tim suksesnya adalah menggunakan cara-cara kampanye yang mencerdaskan dan tidak saling mencederai.  Bukankah dalam kampanyenya setiap pasangan berjanji ingin menyejahterakan masyarakat di wilayahnya?  Dengan demikian, sangatlah naïf bila upaya menyenyahterakan rakyat itu mereka lakukan dengan menghalalkan segala cara.

            Bila itu dilakukan, boomerang effect of communication, justru yang akan mereka alami. Akan sangat efektif sebenarnya bila mereka memahami keinginan aktual masyarakatnya ( consumers insight : dalam bahasa iklan),  dan memanfaatkannya secara apik dan cerdas, hingga tercapai tujuan akhir seperti yang diharapkan.

Penulis,
Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram